BOYOLALI,
Senin 5 Oktober 2015, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah / SKPD
hingga Pemerintahan di Tingkat Kalurahan dan Desa dan sekolah – sekolah
di Kabupaten Boyolali melaksanakan Upacara Bendera. Dishubkominfo
merupakan salah satu SKPD Kabupaten Boyolali yang melaksanakan Upacara
Bendera pada hari Senin ini. Bony Facio Bandung, S.Sos, M.Si selaku
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali
memimpin langsung jalannya Upacara Bendera di halaman kantor
Dishubkominfo Boyolali. Pada dasarnya, pelaksanaan Upacara Bendera
setiap hari senin ini mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Ri nomor
019.1/ 3976 tanggal 23 juli 2015 tentang pelaksanaan upacara bendera dan
penggunaan bendera Negara dalam rangka menumbuhkan kembali cinta tanah
air dan wawasan kebangsaan , persatuan bangsa dan nasionalisme
berdasarkan Pancasila. Selanjutnya berpedoman pada Surat Mendagri
tersebut PJ bupati Boyolali membuat Surat Edaran melalui SE nomor 019.1 /
04783/ 08/ tahun 2015 tentang pelaksanaan upacara bendera dan
penggunaan bendera Negara ke Dinas/ Badan, bagian pimpinan BUMD hingga
tingkat pemerintahan Desa dan kalurahan. Sementara pemasangan dan
penggunaan Bendera Negara di Instansi Negeri maupun swasta atau instansi
lainnya mengacu pada kaidah pasal 7 dan pasal 24 Undang – Undang Nomor
24 tahun 2009 tentang bendera, Bahasa dan Lambang Negara.
Senin, 19 Oktober 2015
SELURUH SKPD KABUPATEN BOYOLALI MELAKSANAKAN UPACARA BENDERA SETIAP HARI SENIN
Senin, 07 September 2015
Panen Raya Padi di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Melebihi Target Nasional
BOYOLALI – Saat sebagian petani mengalami gagal panen, kondisi berbeda dialami petani Desa Keyongan, Nogosari. Mereka malah panen dengan hasil menggembirakan. Hal itu terungkap saat panen raya yang dilakukan Bupati Seno Samodro, akhir pekan lalu.
Diharapkan, panen bisa mendukung swasembada pangan beras di Boyolali. Hasil panen padi yang cukup bagus†ini perlu dicontoh petani lain. ”Lahan satu hektare bisa menghasilkan gabah kering giling 8, 52 ton. Ini luar biasa,” kata Bupati.
Hasil panen, lanjut Bupati, melebihi target nasional yang hanya 6 hingga 7 ton gabah kering giling/ hektare. Hal itu tidak terlepas dari kerja keras para petani dibantu para penyuluh dan jajaran terkait.
Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyerahkan bantuan traktor dan mesin pemanen padi kepada Kelompok Tani Manunggal Makmur. Para petani diingatkan agar bantuan dari Kementerian Pertanian itu dimanfaatkan secara optimal.
”Untuk Boyolali ada bantuan traktor 27 unit. Dengan peralatan ini kendala kekurangan tenaga kerja bisa diatasi.”
Jajar Legawa
Ketua Kelompok Tani Manunggal Makmur, Suyono menyambut gembira pemberian bantuan tersebut. Bantuan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung kegiatan pertanian.
Diungkapkan, saat ini petani di desanya mulai menerapkan sistem tanam jajar legawa. Ternyata hasil panen sistem tanam baru tersebut meningkat dibandingkan sistem konvensional yang dikenal selama ini.
”Dengan sistem jajar legawa lahan satu hektare bisa menghasilkan padi 8,5 ton gabah kering giling. Dengan sistem biasa hanya mampu menghasilkan 7 ton gabah kering giling untuk luasan yang sama.”
Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanbunhut), Bambang Purwadi menambahkan, luasan lahan padi pada masa tanam (MT) I seluas 10. 484 hektare. Terdiri atas lahan sawah irigasi 7.862 hektare dan lahan tadah hujan seluas†2.622 hektare.
”Dengan asumsi satu hektare minimal menghasilkan 6 ton gabah kering giling, pada MTI diperkirakan bisa menghasilkan gabah kering giling sebanyak62. 904 ton.” (G10-26)
Senin, 31 Agustus 2015
JAM KERJA PNS DI KOTA SUSU BOYOLALI MENGALAMI PERUBAHAN
BOYOLALI,
Mulai 1 Agustus 2015 jam kerja Pegawai Negeri Sipil/PNS di Kabupaten
Boyolali mengalami perubahan dari sebelumnya. Mulai tanggal 1 Agustus
2015 jam kerja PNS hari Senin hingga Kamis masuk pukul 07.15 dan
pulang pukul 16 .00 , sedangkan pada hari Jum’at masuk pukul 07.00 dan
pulang pukul 11.30 dari jam kerja sebelumnya hari Senin hingga Kamis
masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 15.00 dan hari Jum’at masuk pukul
07,00 dan pulang pukul 11.30. Perubahan jam kerja itu mengacu Keputusan
Menteri Dalam Negeri nomor 061.2/ 4527 tahun 2015 tentang penetapan
pelaksanaan 5 hari kerja di lingkungan Pemkab Boyolali dan
ditindaklanjuti Keputusan Bupati nomor 061.2/ 336 tahun 2015 tentang
penerapan 5 hari kerja di lingkungan Pemkab Boyolali. Kepala Bagian
Organisasi dan Kepegawaian / Orpeg Setda Kabupaten Boyolali, Awik
Sunaryono melalui Kasubag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Taufik
Musalim, SH , Senin 3 Agustus 2015 di kantornya menegaskan perubahan
jam kerja pulang pukul 16.00 dikarenakan jam kerja baru masuk pukul
07.15 serta adanya jam istirahat selama 30 menit pada jam 12.00 hingga
12.30. Meski ada perubahan jam kerja namun jika dikalkulasi jam kerja
efektif dalam satu minggu sama yakni sebanyak 37,5 jam per minggu per
personil. Meski pada tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2015 baru
tahap sosialisasi, namun aturan jam kerja itu harus ditaati bagi seluruh
PNS di Kabupaten Boyolali. Perubahan jam Kerja baru secara efektif akan
dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2015 mendatang. “ Meski
perubahan jam ini baru tahap sosialisasi tapi saya berharap semua PNS
harus taat jam kerja sesuai aturan dan jangan sampai melanggar “ Tegas
Taufik Musalim.
Menurut Taufik Musalim, Penerapan system baru 5 hari kerja di lingkungan pemkab Boyolali sudah dikirim ke SKPD tertanggal 29 Juli 2015 melalui Web resmi kabupaten Boyolali, Surat Email ke SKPD, melalui VHF serta melalui Surat Edaran. Karena system jam kerja masih dalam tahap sosialisasi Taufik Musalim berharap Pimpinan SKPD melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap disiplin dan serta meningkatkan produktifitas kinerja. Selain itu jajaran SKPD mensosialisasikan ke jajaranya dan masyarakat serta melakukan efisiensi sumber daya , seperti listrik, air, telepon serta mengelola anggaran dengan sebaik- baiknya. Sementara penerapan 5 hari kerja dengan system piket/ Shifting hari Sabtu masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 11.30 sedangkan pada hari minggu dan hari libur masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 11.30. Jam Kerja dengan system Shifting ini berlaku bagi Satpol PP , Dinas kependudukan dan catatan Sipil, Dinsosnakertran dalam rangka tanggap darurat dan bencana, BPMP2T, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi satuan kerja / Unit pelayanan seperti UPTD terminal, UPTD SMP, UMTD SMA, UPTD SMK, UPTD Pengelola lapangan dan UPTD SKB pada Disdikpora serta UPTD Puskesmas, UPTD Farmasi dan Alat kesehtan , UPTD Laboraturium kesehatan pada DInas Kesehatan , masuk 6 hari kerja dengan jam masuk hari Senin Hingga Kamis masuk pukul 07.00 dan pulang jam 14.00, hari Jum’at masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 11.00, sedangkan pada hari sabtu masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 12.30. Menurut taufik Musalim, hasil evaluasi Kemenpan dan reformasi Birokrasi penerapan 5 hari kerja bagi UPT Puskesmas tidak efektif dan lebih tepat diaplikasi 6 hari kerja . Hal ini karena ramainya pasien di Puskesmas hanya terjadi sebelum pukul 13.00 dan sehabis pukul 13.00 pasien sepi. “ Jadi Puskesmas diterapkan 6 hari kerja dan hari sabu tetap melakukan pelayanan “ Pungkasnya . Sementara Sekda Kabupaten Boyolali, Dra Sri Ardiningsih menegaskan khsusus bagi ibu yang menyusui balitanya jam istirahan ditambah 15 menit . “ Jadi Jam istirahat bagi ibu menyusui totalnya 45 menit istirahat jam 12.00 hingga 12.45 “ tegas Sri Ardiningsih. Pemberian kelonggaran ini dimaksudak agar ibu yang memiliki balita bisa memberikan Air Susu Ibu kepada anaknya secara optimal. (humas)
Menurut Taufik Musalim, Penerapan system baru 5 hari kerja di lingkungan pemkab Boyolali sudah dikirim ke SKPD tertanggal 29 Juli 2015 melalui Web resmi kabupaten Boyolali, Surat Email ke SKPD, melalui VHF serta melalui Surat Edaran. Karena system jam kerja masih dalam tahap sosialisasi Taufik Musalim berharap Pimpinan SKPD melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap disiplin dan serta meningkatkan produktifitas kinerja. Selain itu jajaran SKPD mensosialisasikan ke jajaranya dan masyarakat serta melakukan efisiensi sumber daya , seperti listrik, air, telepon serta mengelola anggaran dengan sebaik- baiknya. Sementara penerapan 5 hari kerja dengan system piket/ Shifting hari Sabtu masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 11.30 sedangkan pada hari minggu dan hari libur masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 11.30. Jam Kerja dengan system Shifting ini berlaku bagi Satpol PP , Dinas kependudukan dan catatan Sipil, Dinsosnakertran dalam rangka tanggap darurat dan bencana, BPMP2T, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi satuan kerja / Unit pelayanan seperti UPTD terminal, UPTD SMP, UMTD SMA, UPTD SMK, UPTD Pengelola lapangan dan UPTD SKB pada Disdikpora serta UPTD Puskesmas, UPTD Farmasi dan Alat kesehtan , UPTD Laboraturium kesehatan pada DInas Kesehatan , masuk 6 hari kerja dengan jam masuk hari Senin Hingga Kamis masuk pukul 07.00 dan pulang jam 14.00, hari Jum’at masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 11.00, sedangkan pada hari sabtu masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 12.30. Menurut taufik Musalim, hasil evaluasi Kemenpan dan reformasi Birokrasi penerapan 5 hari kerja bagi UPT Puskesmas tidak efektif dan lebih tepat diaplikasi 6 hari kerja . Hal ini karena ramainya pasien di Puskesmas hanya terjadi sebelum pukul 13.00 dan sehabis pukul 13.00 pasien sepi. “ Jadi Puskesmas diterapkan 6 hari kerja dan hari sabu tetap melakukan pelayanan “ Pungkasnya . Sementara Sekda Kabupaten Boyolali, Dra Sri Ardiningsih menegaskan khsusus bagi ibu yang menyusui balitanya jam istirahan ditambah 15 menit . “ Jadi Jam istirahat bagi ibu menyusui totalnya 45 menit istirahat jam 12.00 hingga 12.45 “ tegas Sri Ardiningsih. Pemberian kelonggaran ini dimaksudak agar ibu yang memiliki balita bisa memberikan Air Susu Ibu kepada anaknya secara optimal. (humas)
PASAR KLEGO DIBANGUN DI LOKASI BARU
BOYOLALI, Tahun
2015 ini Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Perindustrian dan
Perdagangan/ Disperindag kabupaten Boyolali membangun Pasar Tradisional
Klego di Kecamatan Klego. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Suyitno Kamis, 20 Agustus 2015 di kantonya menegaskan Pembangunan pasar
tradisional Klego di tempat yang baru itu dilakukan karena pasar lama
bangunannya sudah banyak yang rusak. “Jadi pasar yang saat ini
ditempati para pedagang konndisinya sudah rusak karena bangunan itu
merupakan bangunan pasar era lama” Tegas Suyitno. Selain itu jika
dibangun di tempat pasar lama lahannya sangat sempit sehingga tidak
bisa dikembangkan lagi untuk pengembangan. Kondisi saat ini lanjut
Suyitno pedagang di Pasar Klego sudah over load sehingga aktifitas
perdagangan mengganggu arus lalu lintas. “Pasar sempit dampaknya kalau
pas bongkar muat barang sangat menganggu arus lalu lintas jalan Provinsi
antara Karanggede – Gemolong”. Katanya. Pasar Klego dibangun secara
bertahap dengan anggaran murni tahun 2015 sebesar Rp 1,8 Milyar lebih
yang dipergunakan untuk membengun Los pasar. Pembangunan los pasar mulai
dikerjakan tanggal 1 Juli hingga 5 Desember 2015 mendatang. Sedang pada
anggaran perubahan sebesar Rp 456 juta dipergunakan tempat pedagang
oprokan, tambatan kambing, MCK, Tempat Penampungan sampah sementara/ TPS
dan untuk membngun Mushola. Dijelaskan pembangunan pasar Klego
dibangun diatas tanah seluas 7.775 meter persegi, lahan seluas 6.000
m2 untuk pembangunan pasar, sedangkan sisanya untuk pembangunan sub
terminal klego.
Sementara untuk Pembungan tahap II yang meliputi pembangunan kios akan dianggarkan pada anggaran murni tahun 2016 sebesar Rp 2,5 Milyar. Dana sebesar itu akan dipergunakan untuk membangun kios sebanyak 26 buah serta 1 kantor. Jumlah pedagang pasar klego saat ini sebanyak 487 pedagang terdiri 26 pedagang menempati kios, 191 pedagang menempati los, dan 270 pedagang oprokan. Dijadwalkan para pedagang sebanyak itu akan menempati Pasar Klego yang baru pada akhir 2015 mendatang sambil menunggu selesainya pembangunan kios pasar pada tahun anggaran 2016 mendatang. Selain membangun pasar Klego, Disperindag juga merehap pavingisasi pasar Sayur Cepogo, rehab pasar Trantang Sambi, pembuatan los untuk pedagang Daging ayam dan ikan segar di Pasar Simo. Dengan dibangunnya pasar Klego yang baru itu nantinya diharapkan bisa memberikan fasilitas yang representative bagi para pedagang. (humas).
Sementara untuk Pembungan tahap II yang meliputi pembangunan kios akan dianggarkan pada anggaran murni tahun 2016 sebesar Rp 2,5 Milyar. Dana sebesar itu akan dipergunakan untuk membangun kios sebanyak 26 buah serta 1 kantor. Jumlah pedagang pasar klego saat ini sebanyak 487 pedagang terdiri 26 pedagang menempati kios, 191 pedagang menempati los, dan 270 pedagang oprokan. Dijadwalkan para pedagang sebanyak itu akan menempati Pasar Klego yang baru pada akhir 2015 mendatang sambil menunggu selesainya pembangunan kios pasar pada tahun anggaran 2016 mendatang. Selain membangun pasar Klego, Disperindag juga merehap pavingisasi pasar Sayur Cepogo, rehab pasar Trantang Sambi, pembuatan los untuk pedagang Daging ayam dan ikan segar di Pasar Simo. Dengan dibangunnya pasar Klego yang baru itu nantinya diharapkan bisa memberikan fasilitas yang representative bagi para pedagang. (humas).
TEMU LAPANG PENERAPAN IPTEK BUDIDAYA IKAN LELE STRAIN UNGGUL SUKAMANDI MELALUI VAKSINASI HYDROVAC DI KABUPATEN BOYOLALI
BOYOLALI,
Acara Temu Lapang dalam rangka Penerapan Iptek Budidaya Ikan Lele
Strain Unggul Sukamandi melalui Vaksinasi Hydrovac di Kabupaten Boyolali
dilaksanakan di Balai Desa Doplang, Kecamatan Teras, Boyolali. Dimulai
dengan panen lele bersama dengan warga dan dihadiri oleh Bambang
Jiyanto, S.P, M.S selaku Kepala Dinas dan Peternakan Kabupaten Boyolali,
Ir. Juwaris mewakili Dra. Sri Ardiningsih selaku Plt. Bupati Boyolali,
Kepala Desa Doplang, serta perwakilan dari Kepala Puslitbang Perikanan
Budidaya. Penerapan Vaksinasi Hydrovac yang telah dilakukan oleh
Puslitbang Perikanan Budidaya dengan warga di Kampung Lele Doplang dapat
terlaksana dengan dengan adanya panen ikan lele bersama, pada hari
Sabtu 22 Agustus 2015. Di Acara tersebut juga diserahkan buku dari
Puslitbang Perikanan Budidaya yang diterima langsung oleh Bambang
Jiyanto, S.P, M.S selaku Kepala Dinas dan Peternakan Kabupaten Boyolali.
Sebagai bukti penerapan Vaksinasi Hydrovac, Puslitbang Perikanan Budidaya mengajak petani ikan untuk sharing atau tukar pikiran maupun pengalaman mengenai budidaya ikan lele. Vaksinasi Hydrovac pada dasarnya merupakan temuan dari Puslitbang Perikanan Budidaya yang di klaim dapat membasmi bakteri Aeromonas Hydrophila yang menyerang ikan. Vaksinasi Hydrovac tersebut merupakan imunisasi kekebalan tubuh ikan sehingga tahan terhadap penyakit dan mengurangi resiko kematian pada ikan. Warga melalui testimoninya merasa sangat terbantu dengan adanya kerjasama tersebut. Panen ikan yang dirasakan semakin bertambah dan angka kematian ikan pun berkurang. Dalam sambutannya Ir. Juwaris mengatakan bahwa Boyolali yang kaya akan Sumber Daya Alam ini memang perlu adanya kerja sama dengan para ahli untuk mengolah dan memberikan inovasi-inovasi baru. Kemudian, seiring berkembangnya potensi budidaya ikan lele ini diiharapkan petani ikan dapat melakukan pembibitan ikan dan dapat memproduksi pakan ikan lele sendiri, supaya produksi lebih efisien.
Sebagai bukti penerapan Vaksinasi Hydrovac, Puslitbang Perikanan Budidaya mengajak petani ikan untuk sharing atau tukar pikiran maupun pengalaman mengenai budidaya ikan lele. Vaksinasi Hydrovac pada dasarnya merupakan temuan dari Puslitbang Perikanan Budidaya yang di klaim dapat membasmi bakteri Aeromonas Hydrophila yang menyerang ikan. Vaksinasi Hydrovac tersebut merupakan imunisasi kekebalan tubuh ikan sehingga tahan terhadap penyakit dan mengurangi resiko kematian pada ikan. Warga melalui testimoninya merasa sangat terbantu dengan adanya kerjasama tersebut. Panen ikan yang dirasakan semakin bertambah dan angka kematian ikan pun berkurang. Dalam sambutannya Ir. Juwaris mengatakan bahwa Boyolali yang kaya akan Sumber Daya Alam ini memang perlu adanya kerja sama dengan para ahli untuk mengolah dan memberikan inovasi-inovasi baru. Kemudian, seiring berkembangnya potensi budidaya ikan lele ini diiharapkan petani ikan dapat melakukan pembibitan ikan dan dapat memproduksi pakan ikan lele sendiri, supaya produksi lebih efisien.
4000 HEKTAR LAHAN TADAH HUJAN DI BOYOLALI DIBEROKAN
BOYOLALI, 4
ribuan hektar lahan tadan hujan dari 9 ribu hektar lahan tadah hujan
di kabupaten Boyolali diberokan atau dibiarkan tidak ditanami tanaman
apapaun. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan/
Dispertanbunhut Kabupaten Boyolali Ir. Bambang Purwadi melalui
Koordinator Pengamat hama Penyakit Tanaman Pangan dan Holtikultura,
Iskak Harjono, menegaskan lahan seluas 4 ribuan hektar lahan tadah
yang diberokan karena di lahan itu tidak ada sumber air untuk pengairan
tanaman. “Jadi lahan itu tidak ada sumber mata air sama sekali dan
lahan itu hanya menggantungkan air dari air hujan saat musim penghujan“
tegas Iskak Harjono. Lahan yang diberokan itu lanjut Iskak Harjono
tersebar di beberapa wilayah kecamatan di Boyolali wilayah utara
seperti di wilayah Kecamatan Kemusu, Juwangi, Wonosegoro, Klego, dan
Kecamatan Karanggede, Sedangkan sisanya yang 5 ribu hektar tadah hujan
itu masih bisa ditanami tanaman jenis palawija karena masih ada sumber
air. Jenis tanaman yang bisa ditanam diantaranya kacang tanah seluas 953
hektar tersebar di wilayah kecamatan Nogosari, kedelai seluas 962
ditanam di wilayah kecamatan Wonosegoro, Juwangi dan Kecamatan Kemusu,
3665 hektar tanaman jagung di wilayah kecamatan Kemusu, Klego dan
wilayah Kecamatan Andong. “Di lahan – lahan inilah masih ada sumber air
meski dengan menggunakan alat pompa diesel masih bisa mengairi
tanaman“ katanya.
Pihaknya meminta petani di lahan yang tidak ada sumber air untuk memaksakan menanam tanaman karena akan gagal panen. Lahan itu baru bisa ditanami hingga musim hujan tiba diperkirakan pada bulan November tahun 2015 mendatang. Lahan bero itu menurut Iskak Harjono bisa memutus mata rantai hama penyakit tanaman. “Karena lahan dianggurkan/ diberokan cukup lama sehingga hama tanaman akan mati dengan sendirinya“ katanya. Sementara untuk lahan Irigasi teknis seperti di Wilayah Kecamatan Banyudono, Sawit dan Kecamatan Ngemplak tidak masalah karena ada sumber air yang tersedia untuk mengairi tanamannya setiap saat. Meski demikian Pihaknya berharap para petani dilahan Irigasi Teknis tersebut untuk menanam dengan pola tanam Padi- Padi – Palawija dan tidak Padi- Padi –Pantun. Dengan diselingi tanaman palawija ini bisa memutus mata ranta hama tanaman. Sementara Masa tanam/ MT I akan berlangsung bulan Oktober 2015 hingga Januari 2016, MT II berlangsung bulan Januari hingga April 2016, dan MT III akan berlangsung bulan Juni hingga September 2016 mendatang. (humas)
Pihaknya meminta petani di lahan yang tidak ada sumber air untuk memaksakan menanam tanaman karena akan gagal panen. Lahan itu baru bisa ditanami hingga musim hujan tiba diperkirakan pada bulan November tahun 2015 mendatang. Lahan bero itu menurut Iskak Harjono bisa memutus mata rantai hama penyakit tanaman. “Karena lahan dianggurkan/ diberokan cukup lama sehingga hama tanaman akan mati dengan sendirinya“ katanya. Sementara untuk lahan Irigasi teknis seperti di Wilayah Kecamatan Banyudono, Sawit dan Kecamatan Ngemplak tidak masalah karena ada sumber air yang tersedia untuk mengairi tanamannya setiap saat. Meski demikian Pihaknya berharap para petani dilahan Irigasi Teknis tersebut untuk menanam dengan pola tanam Padi- Padi – Palawija dan tidak Padi- Padi –Pantun. Dengan diselingi tanaman palawija ini bisa memutus mata ranta hama tanaman. Sementara Masa tanam/ MT I akan berlangsung bulan Oktober 2015 hingga Januari 2016, MT II berlangsung bulan Januari hingga April 2016, dan MT III akan berlangsung bulan Juni hingga September 2016 mendatang. (humas)
KESENIAN RAKYAT : 38 Grup Meriahkan Festival Tari Rakyat Boyolali
Kesenian rakyat ditampilkan puluhan kelompok tarian di Boyolali.
Solopos.com, BOYOLALI – Sedikitnya 38 grup tarian tradisional di berbagai pelosok di wilayah Boyolali meramaikan Festival Tari Rakyat di Alun- alun Setda Terpadu, Minggu (30/8/2015). Acara yang digelar untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Republik Indonesia tersebut menyedot seribuan warga Kota Susu.
Pantauan solopos.com, setiap peserta tarian mendapat kesempatan unjuk kebolehan di panggung yang disediakan panitia. Penampilan peserta juga didukung iringan musik mengentak langsung dari masing- masing kelompok. Ada tiga juri yang menilai penampilan peserta tarian. Mereka adalah perwakilan Disbudpar Boyolali dan dua pengamat kesenian dari Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
Dari seluruh peserta akan diambil tiga pemenangnya dan mendapatkan piala, piagam penghargaan, serta uang pembinaan berjumlah total Rp8 juta.
Salah satu penonton, Suparlan, warga Mojosongo, Boyolali, mengaku sangat terhibur dengan atraksi para penari tradisional tersebut. Menurutnya, atraksi penari Boyolali sesungguhnya tak kalah hebat dengan para penari-penari dari luar wilayah Boyoali. “Tarian Boyolali itu punya kekhasan, baik busananya, gerakannnya, dan musiknya, ujarnya saat ditemui solopos.com di sela-sela acara, Minggu (30/8).
Ketua panitia acara, Mulyono Santosa, yang juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Boyolali, mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai salah satu upaya melestarikan seni tradisional yang masih hidup di Boyolali.
“Ada 38 peserta dari seluruh 19 kecamatan mengirimkan wakilnya. Kami sangat gembira karena peserta sangat bergairah tampil. Penilaian antara lain meliputi kekompakan, seragam, gerakan dan iringan musik,” kata Mulyono dalam sambutannya.
Sementara itu, Plt Bupati Boyolali, Sri Ardiningsih, menyambut positif festival tari tersebut. Menurutnya, seni tradisi harus di-uri- uri dan dikembangkan. Tujuannya, agar generasi muda tetap merasa bangga dengan seni tradisi yang tumbuh di lingkungan masyarakat. “Jangan sampai seni tradisi tergerus globalisasi,” paparnya.
Ia melanjutkan, Pemkab Boyolali juga terus berupaya membina kegiatan seni tradisi yang tumbuh di masyarakat. Hal itu dilakukan melalui jajaran terkait, termasuk melalui pembinaan di sekolah. “Demikian pula festival yang digelar kali ini, juga sebagai wujud dan tanggungjawab kami untuk melestarikan seni tradisi. Kita harus bangga dengan seni tradisi kita sendiri,” ujarnya.
Senin, 31/8/2015 Aries Susanto/JIBI/Solopos